SPEKINDO adalah !!

SPEKINDO Singkatan dari Serikat Pekerja Indonesia Badan Otonom Lembakum Indonesia. Sekalipun berbentuk Serikat Kerja, tetapi bukan serikat pekerja yang ada didalam perusahaan seperti pada umumnya, namun serikat pekerja yang diluar perusahaan.

Jika dibanding dengan serikat – serikat pekerja yang ada didalam perusahaan seperti SBSI, SPN dan yang lainnya, bisa jadi SPEKINDO serikat pekerja yang paling independent, tidak bisa diintimidasi dan benar-benar paling bebas dari segala bentuk penekanan saat membantu memperjuangan, membela, melindungi hak-hak pekerja karena tidak ada unsur kepentingan yang dapat mempengaruhi.

Berbeda dengan serikat-serikat pekerja yang berada didalam perusahaan, sebab pengurus dan pekerjanya sama-sama sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Maka jika ada anggota/ karyawan yang bermasalah dengan perusahaan, pengurus serikat pekerja yang ada tidak secara totalitas membantu anggota/pekerja karena mendapat tekanan dari pihak perusahaan.

Serikat pekerja yang berada diluar perusahaan yang berskala nasional belum ada kita jumpai, Untuk itu SPEKINDO di harapkan dapat menjadi serikat pekerja yang pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia.

Untuk menjawab ketidakadilan yang masih dirasakan oleh para pekerja. Serikat pekerja yang paling berani membela kepentingan dan hak-hak pekerja sampai tuntas.

Legalitas SPEKINDO terdaftar di Departemen Tenaga kerja republik Indonesia, dibentuk atas dasar UU no.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU no.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

SPEKINDO selanjutnya kita bentuk ditingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota di seluruh Indonesia, untuk legalitasnya ditiap-tiap kantor Disnaker Provinsi dan Kabupaten /Kota kita beri Copi /salinan Bukti Pencatatan SPEKINDO kita dapat dari Departemen Tenagakerja.

Selanjutnya dalam penanganan perselisihan antara pekerja dan perusahaan, semua pengurus dapat menjadi kuasa hukum pekerja sepanjang benar-benar mampu dan menguasai undang-undang yang terkait, dari tingkat perundingan Bipartit (perundingan antara pekerja dgn pihak perusahaan),

Tripartite (perundingan antara pekerja dgn pengusaha yg fasilitasi oleh mediator Disnaker setempat), sampai dapat kita ajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pada Pengadilan Negeri di tiap2 ibu kota provinsi, upaya hukum lain adalah mengajukan Kasasi ke MA, atau Peninjauan Kembali.

Untuk itu semua pengurus nantinya diharap benar2 dapat bekerja secara profesional seperti advokat, sebab tidak tertutup kemungkinan kelak saat beracara di PHI pihak perusahaan akan menggunakan jasa advokat / pengacara.

Berprofesi sebagai pembela, pelindung dan pendamping para pekerja saat bermasalah dgn pihak perusahaan sangat menjanjikan, apalagi jika yang kita dampingi para pekerja yang jumlahnya banyak, maka kita bisa lakukan secara bersama-sama (class action), sekali kasus tetapi feenya berlipat.

Sekaligus kita bisa belajar bagaimana cara beracara dipengadilan sekalipun para pengurus tidak bergelar Sarjana strata satu hukum.
Lembakum Indonesia
Foundation of Justice

Jurnallembakum.id

About The Author

Reply