Ketahui tentang SP2HP

SP2HP merupakan hak atas informasi dari masyarakat/publik sebagai pelapor untuk tahu perkembangan hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana yang ia laporkan kepada polisi atau pihak berwajib dimana surat tersebut berisi laporan yang memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik kepolisian dan hasilnya, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan , merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala penjelasan bisa di lihat Pasal 11 ayat 2 Perkap No. 21 tahun 2011

Sahabat Lembakum Indonesia Pastikan apabila sahabat mendampingi sebagai Pelapor ketahuilah nomor Laporan Polisi yang di buat pada saat itu; Ajukan permohonan Surat Pemberitahuan agar kita mengetahui Perkembangan Hasil Penyidikan Surat tersebut adalah surat yang diberikan kepada pelapor/informasi update tentang perkembangan hasil penyidikannya ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik dan tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

a. pokok perkara
b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya
c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan
d. rencana tindakan selanjutnya; dan
e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan

Ketahui kode berikut Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera title yang mengindikasikan keterangan: A1 A2 A3 A4 A5 Perlu di ketahui bawa pelapor mengetahui Perkembangan hasil penelitian penyidik dalam hal perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindaklanjuti ke penyidikan,Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan, berikunya Perkembangan hasil daripada penyidikan, lalu di keluarkan SP3 yang artinya Surat Perintah Pemberhentlan Penyelidikan, Apabila terdapat alasan keberatan terhadap penghentian penyidikan tersebut maka dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadlan negeri setempat sebagalmana telah dlatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang berbunyi sebagal berlkut :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyelidikan atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadllan negeri dengan menyebutkan alasannya.“

Untuk mengetahui kejelasan atau kepastian soal sudah sejauh mana laporan diproses tersebut, merujuk Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yang menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pihak pelapor.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (“Perkap No. 21 Tahun 2011”), yang menyebutkan bahwa informasi penyidikan diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga.

Jika sudah meminta SP2HP namun polisi tidak memberikan/mengirimkan SP2HP yang dimaksud, kita dapat melaporkan polisi tersebut :
==========================
harus ada nama lengkap, pangkat, dan satuan mana agar jelas
==========================
Laporkan ke bagian Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian atau biasa kita sebut PROPAM karena Telah melanggar kode etik profesi polisi khususnya Pasal 10 huruf c dan e Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Setiap Anggota Polri wajib, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Demikian semoga bermanfaat ulasan tentang SP2HP

Dasar Hukum:

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Semoga bermanfaat,

Lembakum Indonesia
Foundation of Justice

Jurnallembakum.id

About The Author

Reply